JAKARTA,quickq安卓版官网 DISWAY.ID--Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) 2024.

Dalam surat dengan Nomor 194/I.0/A/2024 yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas itu, terdapat empat poin pendapat resmi PP Muhammadiyah yang disampaikan kepada presiden.

"Pertama meminta presiden memposisikan keterwakilan kepentingan masyarakat secara rasional-proporsional, sebagai unsur utama bersama unsur pemerintah, dengan proporsi keterwakilan lebih pada unsur masyarakat," kata Busyro dalam suratnya, dikutip Jumat 17 Mei 2024.

BACA JUGA:KPK Fasilitasi Pemeriksaan BPK Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, SYL jadi Saksi

Poin kedua, presiden diminta memastikan sikap pengharkatan atas prinsip keterbukaan, etika politik, dan moralitas demokrasi dengan mengajukan jumlah calon anggota pansel sebanyak tiga kali yang dimuat di media massa selama dua pekan.

"Tujuannya agar masyarakat secara konkret diberi hak partisipasi aktif menilai dan memberikan kritik atas rekam jejak moralitas, integritas dan profesionalitas para calon panitia seleksi," ungkapnya.

Poin ketiga, yakni mengajak agar presiden memberikan respons positif atas penilaian dan masukan masyarakat tersebut dengan menggantinya calon lain yang selektif sesuai aspirasi masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan kriteria autentik kualitas kepribadian dan rekam jejak serta independensi pimpinan KPK.

BACA JUGA:KPK Gali Keterangan Sekjen DPR dalam Kasus Dugaan Vendor Untung Sepihak di Kasus Rumah Jabatan

Poin keempat, PP Muhammadiyah menyatakan bahwa Pansel Calon Pimpinan KPK tahun 2024 merupakan momentum emas untuk memulihkan citra KPK.

"Dan membangkitkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemberantasan korupsi yang tangguh dan unggul serta penuh independensi," tutupnya.