Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim pihaknya bakal terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Firli mengatakan KPK akan terlibat sesuai dengan kewenangannya untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara.

“Kami pun melakukan kegiatan terkait persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi,quickq加速器在哪下载 dalam rangkaian program pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan,” kata Firli dalam rapat kerja KPK dengan Komisi III DPR di Jakarta, kemarin.

Firli menambahkan, pihaknya tentu mendukung program pemerintah termasuk pembangunan IKN. Namun, sesuai kewenangan yang diamanatkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah ini memiliki tanggung jawab untuk mencegah adanya potensi korupsi dalam pembangunan IKN Nusantara.

“KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara,” ujarnya. Dalam raker dengan Komisi III DPR tersebut, Firli memaparkan kerja-kerja KPK selama 2021. Lalu, proyeksi KPK kegiatan di tahun 2022. 

Firli mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa ditangani KPK sendiri. Menurutnya, perlu kerja sama semua pihak untuk menekan indeks korupsi di Indonesia.

Dia menyampaikan KPK dalam rencana kerjanya tetap mengedepankan peningkatan integritas penyelenggara negara. Lalu, peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga jadi perhatian KPK.

"Meningkatkan sistem pengelolaan penyelenggara negara dan keuangan negara yang antikorupsi, meningkatkan penindakan hukum tindak pidana korupsi," jelas Firli.