Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara inklusi dan literasi keuangan di Indonesia, yang dinilai berpotensi memicu kerentanan di tengah pesatnya perkembangan industri jasa keuangan digital.

Tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 78%, namun literasi keuangan masih tertinggal di angka 66%, menurut data terbaru yang disampaikan dalam acara peluncuran rebranding PT Inovasi Terdepan Nusantara (Kredit One), Senin (26/5).

“Literasi itu seperti SIM, sedangkan inklusi adalah sepeda motor. Banyak yang punya motor, tapi belum tentu punya SIM,” ujar Bambang S. Antariksawan, Analis Senior Deputi Direktur Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi Literasi & Edukasi Keuangan OJK, di Jakarta, Senin (26/5/2025). 

Ia menegaskan bahwa banyak masyarakat telah menggunakan produk keuangan tanpa memahami manfaat, risiko, atau tata kelolanya secara benar.

Baca Juga: Tantangan UMKM Hadapi Kesulitan Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan Terjawab Lewat Program Ini

Kondisi ini diperparah dengan peningkatan aktivitas di sektor teknologi finansial. Outstanding pinjaman fintech peer-to-peer (P2P) lending per Januari 2025 mencapai Rp78,5 triliun, naik hampir 30% dari tahun sebelumnya. Namun, lonjakan ini diiringi dengan meningkatnya pengaduan masyarakat, terutama terkait pencurian data pribadi hingga perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) dan YOLO (you only live once).

“Ketika kita bicara literasi keuangan, maka kita akan bicara tentang keterampilan. Keterampilan, kemudian kita bicara tentang data pengetahuan, kemudian kita bicara keterampilan, sikap, dan perilaku,” tambah Bambang.

Baca Juga: Literasi Modal Kreativitas Bangun Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

Ia menjelaskan bahwa OJK telah mewajibkan seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk mengedukasi konsumen setidaknya dua kali setahun serta melaporkan kegiatan tersebut. Dalam satu tahun, OJK mengklaim telah menggelar lebih dari 140 kegiatan edukasi, termasuk pelatihan tematik, Training of Trainers (TOT), kerja sama dengan universitas, hingga kolaborasi dengan lembaga internasional seperti OECD.

Namun, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 282 juta jiwa, upaya tersebut diakui belum mencukupi. Bambang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pelaku industri keuangan seperti Kredit One.

Bambang mengapresiasi langkah Kredit One dalam menjalankan prinsip keuangan bertanggung jawab. “Edukasi ini merupakan bagian penjagaan dini, ya. Karena dengan edukasi yang baik, performa customer ini kita bisa melihat dengan baik, dan tentu saja setiap permasalahan itu pasti selalu ada, tapi ini bisa diimplementasi,” katanya. Kredit One diketahui memiliki total outstanding Rp3,33 triliun dengan performa kredit di atas 90%.