Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ramai-ramai walk out dalam acara rapat terkait pandangan umum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).

Ketika itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI, Idris Ahmad menyampaikan pandangan umum terkait raperda tersebut. Kemudian, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Jamaludin meminta izin dan menyampaikan untuk keluar ruangan rapat. Kemudian, diikuti oleh anggota fraksi lainnya.

Jamaludin mengatakan, alasan keluar dari ruang rapat itu karena dia tidak menyukai inkonsistennya dalam pembahasan yang ada di DPRD DKI Jakarta.

"Enggak kenapa-kenapa karena sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," katanya.

Alasan dirinya keluar karena memang merasa tidak suka dengan sikap PSI itu sendiri.

"Cuma saya tidak suka, saya pribadi tidak suka. Saya mewakili rakyat bukan mewakili partai, tidak membela kepentingan partai tapi kita membela kepentingan rakyat," katanya.

Tentunya, aksi walk out para anggota DPRD itu perihal dari buntut aksi PSI yang menolak soal kenaikan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) Anggota DPRD sebesar Rp888 miliar.

"Jadi begini RKT itu sesuatu yang sudah diputuskan secara kolektif sudah diputuskan, karena apa pun yang kita bilang benar selama itu sudah banyak bilang benar dia ikut menyatakan benar walaupun dia bilang tidak benar, tapi ini tidak ada yang namanya sikap menolak dari dia. Dia sudah menandatangani absensi daftar hadir tidak menyatakan keberatan, ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya," katanya.

"Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin. Kecuali dia sudah membawa mandat dari partainya bahwa ini sesuai dengan partainya," ujarnya.