Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan tuna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam ajang Seafood Expo Global (SEG) 2025 di Barcelona, Spanyol. Dalam forum berskala internasional ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkenalkan pendekatan penangkapan ikan tuna yang mengedepankan keberlanjutan, seperti penggunaan alat tangkap pole & line dan handline.

Komitmen tersebut diperkuat lewat penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, yang secara khusus mengatur penggunaan alat tangkap tuna ramah lingkungan. Regulasi ini mencakup ketentuan teknis tentang ukuran kapal, wilayah operasional (zona/jalur), hingga penggunaan alat tangkap mekanis yang sesuai standar kelestarian laut.

Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah, penggunaan alat tangkap yang berkelanjutan telah menjadi identitas produk tuna Indonesia di pasar global. 

"Produk tuna Indonesia yang beredar di pasar mengutamakan keberlanjutan karena ditangkap dengan alat tangkap yang ramah lingkungan," ujarnya dalam temu media di Jakarta, 21 Mei lalu.

Partisipasi Indonesia dalam SEG 2025 juga menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen tuna berkelanjutan dunia, dengan pangsa pasar sebesar 16%. Dalam sesi diskusi bertajuk IPNLF’s Vision for the Future, Tornanda memaparkan lima program prioritas kebijakan ekonomi biru sebagai kerangka strategis pengelolaan sektor kelautan. Fokus kebijakan ini mencakup aspek hak asasi manusia, ketertelusuran (traceability), transparansi, serta kepatuhan regulasi dalam industri perikanan nasional.

Tornanda menambahkan bahwa Indonesia terus mendorong praktik penangkapan tuna yang bertanggung jawab, terutama pole and line dan handline, untuk menembus pasar ekspor global yang kian menuntut aspek keberlanjutan.

Harapan Indonesia untuk memperluas pasar tuna juga mendapatkan dukungan dari International Pole and Line Foundation (IPNLF). Dalam SEG 2025, IPNLF dan KKP bersama-sama memfasilitasi pertemuan antara eksportir Indonesia dengan para pembeli internasional untuk memperkuat jaringan distribusi berbasis ekologi, ekonomi, dan tanggung jawab sosial.

Kai Garcia Neefjes, selaku Indonesian Programme Lead dari IPNLF, menyatakan bahwa IPNLF berkomitmen untuk terus memajukan perikanan tuna one-by-one yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. “Kami melihat peluang besar untuk memperkuat rantai pasok tuna one-by-one Indonesia melalui kemitraan strategis dan inovasi berkelanjutan," jelasnya.

Langkah KKP juga diarahkan untuk memenuhi berbagai standar mutu internasional, seperti GMP-SSOP, HACCP, Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), serta sertifikasi pihak ketiga seperti Marine Stewardship Council (MSC) dan British Retail Consortium (BRC). Ini menjadi krusial mengingat pasar Uni Eropa dan negara-negara maju lainnya sangat ketat terhadap aspek keamanan pangan, legalitas, dan keberlanjutan produk laut.

Berkat berbagai upaya tersebut, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari lima eksportir tuna terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai USD 1,03 miliar pada tahun 2024, meningkat 11,6% secara tahunan (YoY). Negara tujuan ekspor utama meliputi kawasan ASEAN, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Timur Tengah.