Proyek Infrastruktur RI Terkendala Dana, Swasta Didorong Ambil Peran

Dalam forum International Conference on Infrastructure(ICI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia dalam periode 2025 hingga 2026 mencapai USD 625 miliar atau setara lebih dari Rp10.000 triliun.
"Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografi dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur," ujar Sri Mulyani dikutip dari YouTube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan, Minggu (15/6).
Baca Juga: RI Buka Peluang Investasi dalam 55 Proyek Infrastruktur
Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional yang sangat besar. Apalagi menurutnya Pemerintah Indonesia hanya bisa menanggung menanggung sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut. Berkaitan dengan itu, Ia menekankan bahwa masih ada kesenjangan pembiayaan yang sangat besar, yang tidak mungkin ditutup hanya oleh anggaran negara.
"Dasar pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025 sampai dengan 2026 membutuhkan 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah daerah akan bisa membiayai 40% diantaranya. Karena itu kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif," jelas Sri Mulyani.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kemitraan publik-swasta (Public Private Partnership/PPP) harus menjadi salah satu solusi utama dalam menjawab tantangan ini. Selain menyasar partisipasi domestik, pemerintah juga mendorong keterlibatan investor internasional, lembaga keuangan multilateral, serta instrumen inovatif seperti pembiayaan hijau dan sekuritisasi aset infrastruktur.
Konferensi ini menjadi ruang dialog penting antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga internasional untuk membahas strategi pembiayaan infrastruktur, yang tidak hanya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.
相关文章
Mensos: Sekolah Rakyat akan Berbentuk Seperti Boarding School
JAKARTA, DISWAY.ID- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan konsep sekolah rakyat adal2025-06-15KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Jadi Tersangka, Dua Nama Ini Ikut Terseret
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 orang tersangka setelah mel2025-06-15Boroknya Dikuliti Sama Orang FPI Sendiri, Ajaran Munarman Ternyata Sudah Minta Tumbal Korban Jiwa!
Warta Ekonomi, Jakarta - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Munarman terlibat debat panas dengan seo2025-06-15KPK Sindir Pedas Kejagung: Sebagai Penegak Hukum Kita Tidak Bisa Membiarkan...
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap mengusut pelaku korupsi2025-06-15580 Bacaleg PSI Didaftarkan PSI Hari Ini
JAKARTA, DISWAY.ID- Sebanyak 580 bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)2025-06-15Diserang di Sosial Media, Xiaomi Berang Tak Basa
Warta Ekonomi, Jakarta - Xiaomi membantah kabar yang beredar di media sosial yang menuduh adanya kec2025-06-15
最新评论