70% Pengusaha Hotel Bakal Kurangi Karyawan, Anindya Bakrie: Karena Efisiensi

Warta Ekonomi,quickq苹果版怎么下载 Jakarta -

Sektor perhotelan tengah menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif seiring kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Anindya Bakrie, mengungkapkan sekitar 70% pelaku usaha perhotelan berencana mengurangi jumlah tenaga kerja hingga 30%.

“Kita semua tahu hal ini terjadi karena adanya kebijakan efisiensi,” ujar Anindya saat menghadiri Indonesia Maritim Week di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: Anindya Temui Macron, RI Jajaki Teknologi Nuklir Prancis

Ia menekankan bahwa sektor pariwisata, perhotelan, dan properti menjadi yang paling terdampak dari penghematan anggaran, terutama terkait pembatasan perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah.

Menanggapi hal ini, KADIN Indonesia tengah membahas langkah-langkah strategis untuk merespons kondisi tersebut bersama jajaran Dewan Usaha. “Kami sedang memformulasikan langkah-langkah atau 'resep' yang tepat untuk menghadapi situasi ini,” ujar Anindya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, menyebut kondisi yang dihadapi sektor perhotelan saat ini sangat memprihatinkan. Ia menilai, perlu perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mencegah gelombang PHK.

Baca Juga: Pelaku Usaha Khawatir PP 28/2024 Tekan Industri Padat Karya, KADIN Minta Deregulasi

Salah satu solusi yang diusulkan Shinta adalah meningkatkan okupansi hotel dengan pendekatan dari sisi permintaan dan pasokan. “Dari sisi demand, kita harus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jakarta memang memiliki wisatawan, tetapi jumlahnya masih terbatas. Insentif seperti penurunan harga tiket pesawat sangat membantu,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) di Jakarta agar hotel tetap mendapat pemasukan dari kegiatan pertemuan dan acara. “Jakarta adalah pusat MICE. Pemerintah perlu terus mendorong aktivitas MICE, baik dari instansi pemerintah maupun swasta,” tambahnya.